Gegana Brimob Lampung Kawal Ketat Sidang Korupsi KPK Demi Kelancaran Penegakan Hukum

BrimobLampung – Detasemen Gegana Satbrimob Polda Lampung menerjunkan personelnya untuk melaksanakan pengawalan dan pengamanan sidang tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A Provinsi Lampung pada Kamis, 26 Februari 2026. Kegiatan ini bertujuan memastikan kelancaran serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif selama agenda sidang berlangsung.

Dalam operasi pengamanan ini, Detasemen Gegana mengerahkan dua personel di bawah pimpinan Bripka Dimas Wahyudi. Sebelum dimulainya persidangan, tim melakukan sterilisasi menyeluruh terhadap area ruang sidang dan lingkungan sekitar pengadilan guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Pengawalan ketat juga diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku.

Pelaksanaan pengamanan ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap proses penegakan hukum, khususnya dalam penanganan kasus korupsi. Selama kegiatan berlangsung, situasi di sekitar Pengadilan Negeri Tanjung Karang terpantau aman, tertib, dan terkendali, menunjukkan efektivitas kehadiran personel Gegana dalam memberikan rasa aman kepada aparat penegak hukum, peserta sidang, maupun masyarakat yang hadir.

Dansat Brimob Polda Lampung, Kombes Pol Yustanto Mujiharso, melalui keterangan resminya menegaskan bahwa keterlibatan Detasemen Gegana adalah bagian dari komitmen Polri dalam mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel. “Kami memastikan seluruh proses pengamanan dan pengawalan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur, dengan mengedepankan sikap humanis namun tetap tegas,” ujar Kombes Pol Yustanto.

Polda Lampung sekali lagi mempertegas komitmennya untuk terus bersinergi dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan dukungan pengamanan yang optimal, diharapkan setiap tahapan proses hukum dapat berjalan lancar tanpa hambatan, demi terwujudnya keadilan dan supremasi hukum di wilayah Lampung.